Kamis, 11 April 2013 - 14:44:25 WIB
BANGKINANG-Anggota DPRD Kampar Purwaji, kesal dengan sikap pemerintah, yang tidak tegas terhadap perusahaan yang tidak mempunyai izin usaha. Perusahaan-perusahaan tanpa izin itu beroperasi di Kabupaten Kampar dengan bebas, tanpa ada tindakan dari Pemkab.

"PT.RAKA, salah satu contoh perusahan yang tidak pernah diberikan tindakan oleh pemerintah sampai saat ini, masih beroperasi bebas di Kampar,"ujar Purwaji, Kamis (11/4/13).

Selain itu Konflik Sinamak Nenek dengan PTPN V, saat ini juga tidak jelas mengenai tanggung jawab dari pemerintah. Apakah pemerintah sudah memintak dokumen Hak Guna Usaha (HGU) dari PTPN V, apakah benar itu lahan mereka. "Atau barangkali itu tanah serobotan. Maklum saja, ini perusahaan plat merah, jadi pemerintah sendiri tentu membela mereka,"ujarnya lagi.

Purwaji juga mengaku risau dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan para penegak hukum. "Jangan-jangan pemerintah dan penegak Hukum ada kepentingan bisnis. Atau barangkali pimpinan mereka sudah menerima upeti dari pihak perusahaan tersebut, "ungkapnya.

Kendati sebagai anggota Dewan, Purwaji juga menyoroti peran DPRD Kampar yang menurutnya tidak maksimal mengayomi kepentingan masyarakat. "Begitu banyak laporan mengenai konflik agraria di Kabupaten Kampar, namun tidak terselesaikan. Dengan begitu kita sadar, mengenai banyaknya kekecewaan masyarakat terhadap wakil rakyat, yang tidak menyelesaikan masalah mereka,"ujarnya, sembari menekankan pentingnya seluruh dewan bersatu dan jangan mementingkan hal politis semata.(Aul)

0 komentar:

Posting Komentar

Related Post