Kamis, 11 April 2013 - 14:37:14 WIB
BANGKINANG-Luas lahan parusahaan harus di ukur ulang kembali, agar jelas batas-batasnya. Sebab saat ini Hak Guna Usaha (HGU), yang diberikan pemerintah sudah banyak melenceng.

Ini diutarakan Sekretaris Lembaga Adat Kampar (LAK) Kampar Datuk Khaidir Yahya, Kamis (11/4/13), saat menjadi narasumber di acara Seminar Sehari Bersama Institution For Parlemen Watch (IPW) DPC Kampar, di Hotel Altha Bangkinang. Seminar ini diselenggarakan IPW seiring meningkatnya konflik agraria di Kampar.

Khaidir yang begelar Datuk Paduko Ulak menyebutkan, apa yang terjadi di saat sekarang sudah banyak hak Ninik Mamak sebagai pemilik tanah ulayat dikakangi oleh Pemerintah dan Perusahaan.

"Mereka iya-iya di depan kita, namun di belakang kita Pemerintah dan Perusahaan malah menikam kita selaku ninik mamak. Untuk itu Ninik Mamak harus bersatu dalam masalah yang sekarang ini terjadi, "sebutnya.

Ia juga  mengatakan, langkah yang bagus saat ini  adalah memperjelas Peraturan Daerah (Perda) Tanah ulayat yang ada di Kabupaten Kampar, karena tidak jelas juklak dan tekhnisnya."Untuk itu hal ini, harus diperjelas lagi, agar hak kita selaku Ninik Mamak yang mengayomi anak kemanakan, tidak disepelekan,"ungkapnya. (Aul)



0 komentar:

Posting Komentar

Related Post